Cek Halal MUI

Konsumen di Indonesia yang beragam Islam wajib untuk memperhatikan kehalalan produk. Untuk memastikan kehalalan suatu produk, Anda bisa memilih produk berlabel halal atau tempat yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI.

Apabila ragu dengan suatu produk, masyarakat dapat mengecek status halal produk tersebut secara online. Dengan demikian, Anda bisa lebih tenang untuk mengonsumsi atau menggunakan produk.

Apa Itu Halal MUI?

Pengertian dari halal MUI yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan status halal produk sesuai dengan syariat Islam. Status halal dari MUI ini yang digunakan untuk suatu produk bisa mendapatkan izin pencantuman logo halal pada kemasan.

Dalam regulasi atau aturan sertifikasi halal produk, MUI tidak menerbitkan label halal. Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan logo halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kehalalan produk menjadi syarat penting untuk produk-produk yang beredar di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar konsumen tanah air merupakan masyarakat muslim. Sesuai ajaran Islam, produk-produk yang digunakan harus terjamin halal.

Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami mengenai konsep kehalalan produk ini.

1. Bahan utama halal tidak menjamin kehalalan produk

Bagi sebagian orang mungkin menganggap bahan herbal yang diambil dari alam adalah halal sehingga produk yang dihasilkan dari bahan tersebut juga halal. Nyatanya, bahan utama yang halal tidak menjamin produk yang dihasilkan halal juga.

Misalnya saja produk seperti arak yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan merupakan bahan baku halal yang bisa dikonsumsi umat muslim. Namun, pada proses fermentasi beras ketan tersebut menghasilkan alkohol sehingga produk seperti arak menjadi tidak halal.

2. Varian halal tidak menjamin semua produk halal

Mungkin Anda pernah menemukan brand yang mengeluarkan varian produk halal. Produk yang sudah mendapat halal MUI tersebut dijamin halal dan aman digunakan. Namun, varian lain belum tentu halal.

Misalnya ada brand makanan yang menjual kue dengan salah satu varian ada yang halal. Varian lain mungkin tidak halal karena menggunakan rhum atau tambahan bahan baku yang haram.

3. Produk zero alkohol belum tentu halal

Produk-produk yang berlabel zero alcohol biasanya dijumpai pada produk minuman. Meski tidak memiliki kandungan alkohol, produk tersebut belum tentu halal sebab kehalalan produk juga ditentukan dari bahan-bahan lain yang ditambahkan dalam proses pembuatan.

Jika ada tambahan swine, boar, procine, atau bahan-bahan lain yang non halal, maka produk tersebut tidak halal meskipun zero alcohol.

Perbedaan Peran MUI dan BPJPH dalam Sertifikasi Halal Produk

Masih bingung sertifikat halal dari MUI atau BPJPH? Pada dasarnya, lembaga pemerintah tersebut terlibat dalam proses sertifikasi halal produk dengan tugas atau perannya masing-masing. Berikut penjelasannya.

1. BPJPH

Ketika ada produk yang ingin didaftarkan untuk mendapatkan logo halal, maka bisa diajukan ke BPJPH. Lembaga yang didirikan oleh Kemenag ini memiliki tugas untuk mengatur regulasi pengajuan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal.

BPJPH telah menghadirkan sistem Sihalal, masyarakat dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online. Begitu juga untuk mengecek status halal dari suatu produk yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital tersebut.

Label halal yang diterbitkan BPJPH ini berdasarkan fatwa halal yang ditetapkan oleh MUI. Dengan sertifikat MUI yang menjadi dasar penerbitan label halal dari BPJPH.

2. MUI

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membina, membimbing, serta mengayomi masyarakat muslim tanah air. Meski organisasi ini didanai oleh pemerintah, namun MUI bertindak secara independen.

Cara mengecek halal MUI menjadi mudah sebab MUI telah memiliki sistem online yang dapat dimanfaatkan masyarakat. MUI juga yang berhak mengeluarkan fatwa halal terhadap suatu produk yang didaftarkan di BPJPH.

Melalui sidang fatwa halal, MUI akan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH untuk selanjutnya diterbitkan label halal produk.

Alur Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

MUI tentu tidak sembarangan mengeluarkan fatwa halal pada suatu produk. Ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa memutuskan suatu produk halal atau tidak.
Lantas, bagaimana fatwa halal MUI didapatkan dan kaitannya dengan label halal? Bagi Anda yang belum paham bisa simak alur proses sertifikasi halal berikut ini.

1. Permohonan sertifikasi halal di BPJPH

Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal dapat mendaftarkan produknya di BPJPH. Pendaftaran sertifikasi halal produk membutuhkan beberapa dokumen seperti data diri pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan baku, proses produksi, serta dokumen sistem jaminan produk halal.

2. Pemeriksaan administrasi di BPJPH

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen dan penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

3. Pengecekan oleh LPH

Berikutnya yaitu LPH melakukan cek produk halal atau tidak dengan serangkaian pemeriksaan atau proses pengujian. Pemeriksaan ini bisa memakan waktu hingga 15 hari kerja. Pemeriksaan kehalalan produk termasuk bahan baku, proses produksi, distribusi, dan lain sebagainya.

4. Sidang fatwa halal di MUI

Kemudian dilanjutkan dengan penetapan kehalalan oleh MUI. Melalui sidang fatwa halal MUI akan ditentukan kehalalan produk untuk disampaikan ke lembaga BPJPH.

5. Penerbitan label halal BPJPH

BPJPH akan menerbitkan label halal berdasarkan sertifikat atau fatwa halal dari MUI. Label halal dapat dikeluarkan untuk produk maupun usaha yang sudah terjamin kehalalannya.

Sementara itu untuk biaya reguler sertifikasi halal produk dibagi dalam beberapa kategori. Kategori usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp 300.000, usaha menengah sebesar Rp 5.000.000, serta usaha besar atau usaha yang berasal dari luar negeri sebesar Rp 12.500.000.

Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Halal merupakan hak konsumen dan kewajiban bagi semua produsen atau penyedia produk. Pemerintah telah mengatur regulasi sertifikasi halal untuk menjamin hak konsumen terutama mereka yang beragam Islam.

Sertifikasi halal produk di Indonesia secara resmi dilakukan melalui satu pintu yaitu di BPJPH. Pemerintah melalui kementerian agama mendirikan lembaga ini untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Konsumen bisa cek sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Dengan memastikan produk halal, tentu konsumen bisa lebih tenang untuk menggunakannya.

Pada 2024 nanti, pemerintah telah menetapkan beberapa produk yang harus bersertifikat halal untuk bisa beredar di pasaran. Berikut produk-produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014.

Produk makanan dan minuman
Bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan untuk produk makanan maupun minuman
Produk hasil sembelihan dan penyedia jasa penyembelihan hewan

Cara Cek Kehalalan Produk

Jika ingin lebih tenang dalam menggunakan suatu produk, sebaiknya Anda mengecek kehalalan produk tersebut. Selain melalui label halal pada kemasan atau tempat usaha, Anda juga bisa cek kehalalan produk secara online.

Anda bisa menggunakan fitur pengecekan produk halal di situs kami dengan mudah. Semua informasi halal produk di situs kami bersumber dari halal BPJPH dan MUI.

Itulah ulasan mengenai halal MUI yang perlu dipahami oleh konsumen maupun produsen dan pelaku usaha di tanah air. Anda tidak perlu khawatir karena bisa mengecek kehalalan produk dengan mudah sebelum memutuskan membeli atau menggunakan suatu produk.